GAMKI SUMUT Apresiasi Bobby Nasution Ingin TPL Ditutup Permanen

Mdnpedia.com – DPD GAMKI Sumut mengapresiasi keputusan Gubernur Sumut Bobby Nasution menerbitkan surat rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada pemerintah pusat.

GAMKI menjadi satu dari banyak organisasi yang sejak awal menolak keberadaan TPL di Tapanuli Raya.

Keberadaan TPL diduga kuat memeliki dampak kerusakan lingkungan sehingga layak ditutup.

Ketua DPD GAMKI Sumut, Swangro Lumban Batu, berterima kasih kepada Bobby Nasution telah merealisasikan tuntutan tokoh agama, adat dan organisasi.

“Gubernur telah hadir. Seorang pemimpin baik akan selalu ada untuk masyarakatnya, mendengarkan aspirasi mereka, dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ucap Swangro kepada Mdnpedia.com.

Swangro juga menyampaikan bahwa kondisi ekologis saat ini sudah berada dalam titik kritis sehingga negara tidak boleh ragu menindak tegas setiap perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

“Jika semua pemeriksaan, audit, dan penyelidikan mengonfirmasi bahwa TPL melanggar hukum dan mengancam keselamatan masyarakat, maka tidak ada pilihan lain—TPL harus ditutup permanen. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi,” sambungnya.

Ia menilai bahwa kebijakan penghentian sementara operasional yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak cukup jika tidak diikuti penegakan hukum yang menyentuh akar masalah, termasuk aspek pidana lingkungan.

GAMKI juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas lapangan kerja, namun dengan transisi industri yang adil dan tidak memindahkan beban krisis lingkungan kepada masyarakat kecil.

GAMKI mengaitkan sikap tegas mereka dengan doktrin Kristen “Ora et Labora”, yakni berdoa dan bekerja. Dan menjadi landasan moral bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat ciptaan dan melindungi sesama—terutama mereka yang paling rentan terhadap bencana alam.

GAMKI menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan korporasi dalam proses penataan ulang tata kelola kehutanan di Sumatera Utara.

Organisasi ini mendorong audit menyeluruh yang transparan, pemulihan daerah aliran sungai, serta penataan ulang kawasan konsesi berbasis peta tematik yang sahih. (MP-01)