MEDAN PEDIA – Terganggunya distribusi BBM dipicu mogok massal sopir truk tangki menimbulkan tanda tanya bagi Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan, Landen Marbun.
Menurutnya, sulit diterima apabila perusahaan sebesar Pertamina sampai mengalami gangguan distribusi hanya karena persoalan sopir.
“Pertamina harus jujur. Apa masalah sebenarnya?” kata Landen, Kamis (16/7/2026).
Landen menilai masyarakat berhak mengetahui penyebab yang sesungguhnya.
Baginya, keterbukaan menjadi penting agar publik tidak terus dibayangi berbagai spekulasi, terlebih ketika kelangkaan BBM telah berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan adanya ketimpangan kesejahteraan sopir truk tangki, termasuk perbedaan sistem penggajian antara sopir di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Jika persoalan tersebut memang menjadi akar masalah, menurut Landen, sudah semestinya Pertamina segera melakukan evaluasi.
“Saat ini ekonomi masyarakat memang sedang sulit karena harga kebutuhan pokok terus meningkat. Jangan sampai persoalan internal perusahaan justru membuat masyarakat semakin terbebani. Kalau benar penyebabnya karena faktor kesejahteraan sopir, maka sistem penggajian harus dibenahi agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi, membantah adanya aksi mogok massal sopir truk tangki.
Menurutnya, yang terjadi merupakan pembenahan dalam manajemen transportasi.
Pertamina melakukan evaluasi terhadap pengemudi yang dinilai tidak memenuhi standar kinerja maupun persyaratan perusahaan.
“Kami melakukan pembinaan kepada sopir-sopir yang tidak perform. Ada juga yang secara performa tidak memenuhi persyaratan,” kata Sunardi.
Ia mengakui kebijakan tersebut membuat jumlah pengemudi berkurang sehingga Pertamina mendatangkan 41 awak mobil tangki dari daerah lain.
Selain itu, personel TNI yang memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan berat juga diterjunkan untuk membantu mempercepat distribusi BBM.
Di tengah beragam penjelasan yang berkembang, masyarakat sesungguhnya memiliki harapan yang sederhana: BBM kembali tersedia, antrean segera berakhir, dan aktivitas ekonomi dapat berjalan normal.
Karena itu, menurut Landen Marbun, keterbukaan dan evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar kepercayaan publik terhadap layanan distribusi energi tetap terjaga. (MP-01)
MdnPedia.com Beri Pesan, Kesan dan Warna