DISKUSI Memanas saat Bahas Pemakzulan Gibran

Prabowo tak harus menanggung ‘dosa’ atas wacana Pemakzulan Gibran meski keduanya adalah pasangan calon pada Pilpres 2024.

MEDAN PEDIA – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, mengakui belum ada kegentingan mengharuskan Prabowo Subianto ikut dimakzulkan terkait dugaan pelanggaran konstitusi yang menyeret Gibran Rakabuming Raka.

Jika sebelumnya nama Gibran terseret syarat usia capres-cawapres, kini latar belakang pendidikannya pun jadi pergunjingan.

“Kalau kalian menganggap itu (Prabowo ikut dimakzulkan) silakan. Tetapi kami melihat, siapa yang tidak memenuhi syarat, itu yang harus dimakzulkan,” ucap Sutrisno Pangaribuan dalam dialog publik ‘Ijazah Gibran dalam Pusaran Konstitusi’ di Stadion Kafe Teladan, 19 Oktober 2026.

Menurutnya pemakzulan adalah hal yang lumrah dalam sistem politik Indonesia, seperti halnya kasus Soeharto dan GusDur dan teranyar Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.

“Kalau DPR tidak bisa (memakzulkan Gibran), maka saya, anda dan lain-lain bisa bergerak. Reformasi 1998 tidak akan terjadi kalau tidak ada pergerakan dari Sumatera Utara,” sambungnya.

Dalam dialog yang sama, akademisi UISU Raden Deni Atmiral, menyebut jika Gibran adalah korban dari pihak yang ingin berkuasa.

Naiknya Gibran sebagai Cawapres adalah dorongan dari sejumlah elit partai.

“Gibran tak akan berani ujuk-ujuk menawarkan diri menjadi Cawapres. Dia adalah tumbal dari pihak yang ingin berkuasa di republik ini.” ucap Raden.

Raden bahkan meyakini tidak ada partai politik yang berani menggagas pemakzulan Gibran.

“Sudah dua minggu pasca-putusan MK, sampai sekarang tenag-tenang saja,” tuturnya.

Semetara itu aktivis buruh, Tengku Muhammad Yusuf, mengaku sakit hati mencoblos Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

Ia menilai rezim Prabowo-Gibran telah membawa pemunduran di segala bidang.

“Bukan cuma masalah ijazah ini, sekarang semua serba sulit. Harga cabai mahal, harga ayam mahal, BBM langka, kebakaran hutan pun gak bisa diselesaikan,” ucapnya.

Yusuh bahkan siap melakukan gerakan dengan rekan-rekanya se-Sumatera dan Kalimantan untuk turun ke Jakarta demi perbaikan pemerintahan saat ini. (MP-01)