Jholant Kritisi Penanganan Karhutla, Asap Selimuti Medan!

MEDAN PEDIA – Asap selimuti Medan dan sekitarnya memicu keprihatinan mendalam. Meskipun pantauan satelit menunjukkan tidak ada titik api lokal di Sumatera Utara, pekatnya asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari wilayah regional tetangga telah menurunkan kualitas udara secara drastis.

Akademisi, tokoh publik, sekaligus Bendahara DPC GAMKI Kota Medan, Jholant Bringg Luck Amelia, dengan tegas mendesak pemerintah pusat –khususnya Kementerian Kehutanan– segera mengambil langkah ekstra keras menyelesaikan masalah ini langsung dari hulunya.

Menurut Jholant, bencana kabut asap lintas batas ini tidak boleh terus-menerus dimaklumi sebagai siklus tahunan tanpa penegakan hukum yang konkret.

“Kita tahu bahwa asap yang mengepung Medan hari ini adalah kiriman dari wilayah hulu di provinsi lain. Namun, di sinilah letak urgensinya: kewenangan penuh untuk mengawasi konsesi, mencabut izin, dan menindak tegas korporasi pembakar lahan berada di tangan pemerintah pusat, bukan di daerah yang menjadi korban. Kementerian Kehutanan dan instansi terkait harus dipaksa bekerja berlipat-lipat lebih agresif, bukan sekadar menunggu angin atau hujan meredakan keadaan,” ujar Jholant.

Ia juga menyoroti dampak nyata dari paparan polusi udara berlebih yang kini mengancam kesehatan masyarakat luas di Sumatera Utara, di antaranya:

1. Lonjakan Kasus ISPA: Ancaman serius Infeksi Saluran Pernapasan Akut yang sangat berbahaya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

2. Lumpuhnya Aktivitas Publik: Pembatasan ruang gerak warga di luar ruangan yang langsung memukul produktivitas harian masyarakat.

3. Risiko Kesehatan Jangka Panjang:Ancaman kerusakan fungsi paru-paru dan gangguan kardiovaskular akibat paparan polusi udara beracun dalam jangka panjang.

Selain menuntut kesigapan Dinas Kesehatan dan BNPB dalam mitigasi darurat bagi warga, Jholant mendesak agar penegakan hukum terhadap oknum maupun korporasi penyebab karhutla dilakukan secara transparan dan tanpa kompromi guna memberikan efek jera.

“Warga Medan dan Sumatera Utara berhak atas udara yang bersih dan sehat. Negara harus hadir secara nyata untuk memastikan akar masalah di hulu diselesaikan tuntas,” tutupnya. (Opini)

Oleh :
Jholant Bringg Luck Amelia
Akademisi/ Bendahara DPC GAMKI Medan