KNPI Sumut Kritik Kadis Pendidikan Alexander Sinulingga

MEDAN PEDIA – DPD KNPI Sumut melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, di tengah momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional 2026.

KNPI menilai pengelolaan sektor pendidikan di Sumut belum berjalan maksimal dan masih dibayangi kepentingan kelompok tertentu.

Sekretaris DPD KNPI Sumut, Tarmizi, menegaskan bahwa jabatan Kepala Dinas Pendidikan merupakan amanah publik yang harus dijalankan secara profesional, independen, dan berpihak penuh pada kepentingan dunia pendidikan.

“Jabatan yang diemban adalah amanah untuk bekerja secara profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan pendidikan, bukan berada di bawah pengaruh kelompok tertentu,” tegas Tarmizi di Medan, Rabu (14/5/2026).

Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumut seharusnya mampu mengambil keputusan secara objektif dan bertanggung jawab tanpa intervensi pihak-pihak yang mengatasnamakan relawan maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

“Sudah saatnya Kadis Pendidikan Sumut berdiri di atas kaki sendiri, mengambil keputusan dengan bijak, objektif, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan dunia pendidikan di Sumut. Bukan hanya menjadi boneka yang bisa disetir atau diintimidasi oleh oknum-oknum yang diduga membawa-bawa nama relawan dan juga nama keluarga gubernur,” lanjutnya.

Tarmizi juga menyoroti berbagai pemberitaan viral belakangan ini yang dinilai mencoreng wajah pendidikan di Sumatera Utara.

Ia menyayangkan apabila sektor pendidikan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Miris kita melihat apabila dunia pendidikan dijadikan objek oleh para relawan untuk mengumpulkan keuntungan seperti yang ramai diberitakan belakangan ini. Hal tersebut sangat mencoreng wajah pendidikan kita di Sumut,” ujarnya.

Ia mengingatkan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendidikan di Sumatera Utara akan semakin menurun.

Karena itu, KNPI Sumut meminta Gubernur Sumut, Bobby Nasution, turut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di Dinas Pendidikan agar tidak ada ruang bagi intervensi nonprofesional dalam pengambilan kebijakan.

Selain menyampaikan kritik, KNPI Sumut juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan kalangan pemuda.

Tarmizi meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumut melibatkan organisasi kepemudaan serta mahasiswa dalam merancang program-program pendidikan di daerah.

“Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan melibatkan dan merangkul para pemuda dalam pembangunan pendidikan di Sumut. Pemuda memiliki ide, energi, dan semangat untuk membangun daerah, bukan justru menjadi korban kepentingan oknum-oknum yang mengatasnamakan relawan,” katanya.

KNPI Sumut menegaskan siap mengawal sekaligus mendukung setiap kebijakan pendidikan yang benar-benar berpihak pada siswa, guru, dan kemajuan daerah.

Namun, organisasi kepemudaan itu memastikan tidak akan tinggal diam apabila arah kebijakan dinilai menyimpang dari kepentingan masyarakat.

“Pendidikan adalah masa depan Sumut. Jangan sampai masa depan itu digadaikan demi kepentingan segelintir orang,” tutup Tarmizi. (MP-01)