GERINDRA Marah, Kader Terlibat Isu Pemakzulan Masinton Pasaribu

MEDAN PEDIA – Peta politik pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu berubah, Gerindra resmi mundur dari sikap bersama lima partai pada tanggal 8 September 2026.

Gerindra bahkan mengeluarkan teguran keras kepada DPC Gerindra Tapteng karena tidak berkoordinasi dengan DPD Sumut dan DPP.

“Sudah kita tarik, dia tidak pernah berkoordinasi,” ucap Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona.

Ade Jona meminta kader Gerindra fokus pemulihan pasca-bencana dan stabilisasi pemerintah.

Sikap Gerindra ini menyisakan empat partai: NasDem, Golkar, PAN dan PKB.

Sisi terpisah, Partai Demokrat tidak terlibat dengan isu pemakzulan Masinton, sementara PDI Perjuangan berpihak ke Masinton.

Alasan Pemakzulan

Isu pemakzulan bergulir karena Masinton Pasaribu dinilai gagal memimpin Tapanuli Tengah, bahkan serapan APBD 2026 pada Agustus masih mencapai 30 persen.

“Ini sangat memalukan dan menjadi sejarah kelam Tapteng,” ucap Ketua DPC Gerindra, Hazmi Arif Simatupang.

Selain serapan APBD, Masinton juga dinilai gagal menangani pemulihan pasca-bencana.

Tak cuma itu, penyerahan bantuan kepada warga Tapanuli Tengah cenderung lambat.

Sisi terpisah, Masinton Pasaribu menyebut skenario pemakzulan dilakukan oleh pihak yang tidak terima kekalahan atas Pilkada 2024.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menuding kelima partai sedang mempolitisasi bencana Tapteng.

“Mereka di DPRD tidak pernah membahas ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan pasca-bencana,” ucap Masinton dilansir dari CNN pada 6 September 2026.

Rencana pemakzulan ternyata berkali-kali bergulir di Tapanuli Tengah. Masinton menyebut wacana itu masif digulirkan kepada tiga Pj Bupati periode 2022-2024.

PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang tidak setuju dengan rencana makzulkan Bupati Masinton Pasaribu.

Sekretaris Fraksi PDIP, Joko Situmeang, meminta kelima parpol mengkaji ulang wacana pemakzulan.

Ia meyakni Masinton sudah kerja keras memaksimalkan pemerintahan di tengah kondisi bencana termasuk runtin berkoordinasi dengan pemerintah pusat. (MP-01)